20 Persen APBD, Kurang Menjawab Persoalan Pendidikan

taher-tjapah1Beberapa dewan pendidikan provinsi dan kabupaten/kota merasa bangga karena telah berhasil mendorong pemerintah daerah mengalokasikan 20 persen Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk pendidikan.
Fenomena itu tergambar dalam diskusi antar dewan pendidikan dalam acara Lokakarya Dewan Pendidikan Angakatan ke 2 di Wisma Bahtera Jl Raya Cipayung 256, Bogor, 17 Maret 2009. Salah satunya adalah Drs HM. Taher Tjappah, MM., (71) Ketua Dewan Pendidikan Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Dalam acara yang diselenggarakan Unit Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Bagian Perencanaan, Setditjen Mandikdasmen, Taher mengaku telah berhasil memperjuangkan alokasi 20 persen pendidikan dari APBD. “Tak hanya itu, saya juga berhasil mendorong pemerintah Kota Samarinda untuk mengeluarkan kebijakan Wajar 12 dan melahirkan Perda Pendidikan,” katanya bangga.

Alokasi 20 persen APBD untuk pendidikan adalah amanah Pasal 49 ayat 1 (tentang Pegalokasian Dana Pendidikan) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Merespon komentar Taher tersebut, Drs Suparlan, M. Ed., Konsultan Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan, mengatakan bahwa keberhasilan itu perlu diapresiasi, tapi hendaknya dewan pendidikan jangan terlalu senang. Menurutnya, Pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas telah mengalami perubahan rumusan, yang memasukkan faktor gaji guru dalam alokasi 20 persen APBN dan APBD, sesuai uji materi UU Sisdiknas oleh Mahkamah Konstitusi.

“Setelah gaji guru dihitung sebagai pembiayaan pendidikan, saat ini hampir semua Pemda tanpa berbuat apa-apa telah memiliki alokasi lebih dari 20 persen dari APBD-nya untuk sektor pendidikan. Padahal dari persentase itu sebagian besar memang untuk gaji,” kata Suparlan.

Komentar Suparlan itu diamini Haris Budiono, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi. Menurutnya, alokasi 20 persen itu belum cukup. Karena itu upaya memperbesar alokasi pendidikan dalam APBD adalah mutlak diperjuangkan, agar perluasan akses dan mutu pendidikan dapat segera terealisasi.

“Alokasi APBD untuk pendidikan Kota Bekasi adalah 37 persen, tapi jumlah ini ternyata belum menjawab semua persoalan pendidikan di Kota Bekasi,” tambah Haris Budiono.

Karena itu, lanjut Haris Budiono, yang terpenting adalah memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Pendidikan, seperti mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang relevan, baik melalui pendanaan atau pun perencanaan yang kuat dan kreatif.* (mandiknas)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: